Dewan Karet minta PPN bahan baku 0%

Harian Bisnis Indonesia, 3 Juni 2010JAKARTA: Dewan Karet Indonesia, yang baru terbentuk kemarin, meminta agar pajak pertambahan nilai (PPN) bahan baku karet diturunkan menjadi 0% guna mendorong daya saing industri pengolahan karet di dalam negeri.

Ketua Dewan Karet Indonesia Azis Pane mengatakan program pertama dari dewan tersebut berupaya mendorong industri pengolahan karet di dalam negeri semakin berdaya saing, sehingga karet alam tidak langsung diekspor tetapi diolah terlebih dahulu di dalam negeri.

"Kalau ekspor bahan baku terus kan jadi bangsa yang primitif. Kami mendorong pengembangan industri pengolahan karet di dalam negeri," ujarnya kemarin.

Dewan Karet Indonesia dibentuk berdasarkan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, dengan memilih Azis Pane sebagai ketua dewan tersebut.

Sumber:http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=9358&q=&hlm=9

Selama ini, produk primer termasuk karet masih dikenakan PPN 10%, sehingga kurang berdaya saing. Hal itu mendorong karet diekspor dalam bentuk mentah.

Azis menyatakan Dewan Karet akan berusaha keras agar lahan bekas pertambangan batu bara ditanami kembali dengan pohon karet. Namun, penanaman pohon karet tersebut harus dilakukan oleh rakyat bukan perusahaan besar. "Kalau perusahaan, nanti yang kaya beberapa orang saja kan."

Furu Suharso, Sekretaris Eksekutif Komite Karet Indonesia, mengatakan dewan tersebut dibentuk guna menjembatani kepentingan seluruh pemangku kepentingan karet di dalam negeri baik petani, eksportir, serta industri pengolahan karet.

"Melalui Dewan Karet ini, seluruh kebijakan soal karet dapat dibicarakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak yang berkepentingan."

Dia mencontohkan kebijakan bea keluar (BK) kakao yang diterapkan sejak 2 bulan lalu, menimbulkan pro dan kontra. Hal itu menyebabkan banyak kebijakan yang ditunda atau direvisi, kendati baru berjalan.

"Itu diharapkan tidak terjadi di karet, karena semua pemangku kepentingan akan berbicara bersama di dalam Dewan Karet."

Saat disinggung soal rencana kebijakan bea keluar karet, Furu mengatakan seluruh kebijakan akan dibicarakan di dalam Dewan Karet, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak.

Menurut dia, dengan terbentuknya dewan karet tersebut, maka Komite Karet Indonesia akan melebur ke dalam Dewan Karet Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Suharto Honggokusumo menyambut baik pembentukan dewan karet tersebut, karena dinilai dapat menjembatani kepentingan seluruh pemangku kepentingan di sektor karet seperti petani, pabrik pengolahan karet (crum rubber) dan eksportir serta industri pengolahan karet.

Suharto meminta agar produk primer tidak dikenakan PPN sebesar 10%, karena belum mendapatkan nilai tambah di dalam negeri.

Untuk mendorong industri pengolahan karet di dalam negeri, kata dia, pembebasan PPN produk primer tersebut akan sangat mendorong pengembangan industri di dalam negeri.

"Tidak ada diskriminasi cara pengolahan untuk memperoleh produk primer dari bahan olah. Seperti karet alam berasal dari pohon berupa lateks yang kadar karetnya sekitar 25%-30%."